Aktivis dari Tanah Abang 

"Memangnya saya takut sama mereka?"

"Bukan begitu, Pak. Saya dulu pernah di posisi mereka, dan mereka sangat kuat. Kita bisa digilas."

Percakapan itu terjadi saat saya menghalangi Mayor Jenderal Ali Moertopo yang nekat ingin keluar dari gedung kantor Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jalan Tanah Abang III, Jakarta Pusat, sambil membawa pistol. Ali berkeras ingin menemui Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia Hariman Siregar yang memimpin demonstrasi dan mengejek Ali sebagai antek-antek Jepang.

Unjuk rasa mahasiswa yang berakhir rusuh itu dikenal sebagai Malari Malapetaka Lima Belas Januari pada 1974. Dalam buku biografinya yang ditulis Heru Cahyono, Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkop kamtib) Jenderal Soemitro menduga Ali Moertopo menjadi dalang kerusuhan itu.

Itulah demonstrasi mahasiswa terbesar setelah unjuk rasa periode 1966 yang menumbangkan Orde Lama dan membantu Soeharto naik menjadi penguasa Orde Baru. Saya menjadi bagian di dalamnya ketika itu, sehingga tahu bagaimana dahsyatnya kekuatan mahasiswa bila sudah menggalang diri.

Peristiwa Malari dilatari kemarahan rakyat karena melambungnya harga beras dan bahan kebutuhan pokok. Penyebabnya adalah resesi dunia sejak 1973 lantaran embargo minyak oleh negara-negara Arab dan membubungnya harga minyak dunia. Ekspresi kemarahan itu muncul melalui mahasiswa karena selama enam bulan sebelumnya mereka diminta Soemitro mengkritik pemerintah dengan alasan untuk feedback atas kebijakan pemerintah.

Serbuan produk buatan Jepang ditambah sikap sombong mereka atas keunggulan investasi manufaktur di Indonesia, terutama otomotif, menambah amunisi kemarahan mahasiswa. Tak mengherankan bila salah satu sasaran massa adalah gerai Astra perusahaan patungan Indonesia-Jepang. Massa mencemplungkan beberapa mobil dan sepeda motor buatan Jepang ke Kali Ciliwung.

Situasi itu membuat Presiden Soeharto pusing. Apalagi saat itu bertepatan dengan kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka. Lantaran situasi rusuh, selama kunjungannya Tanaka tak berani keluar dari Hotel Indonesia, tempat dia menginap.

Pada 1973, Soemitro diangkat menjadi Pangkopkamtib. Sebelumnya, Presiden Soeharto tidak terlalu mempercayainya karena dia masih keponakan Doel Arnowo, tokoh Jawa Timur yang dikenal loyalis Bung Karno. Namun Soemitro dianggap berprestasi kala menjadi Deputi Operasi Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Dia berhasil membereskan "pemberontakan" para jenderal penguasa wilayah yang tak puas terhadap Soeharto. Mereka di antaranya Kemal Idris di Sulawesi, H.R. Dharsono di Jawa Barat, Sarwo Edhie mertua Susilo Bambang Yudhoyono di Sumatera Utara, dan Amir Machmud. Soemitro meredam pergolakan itu dengan memindahkan para jenderal itu dari basis mereka.

Sebagai Pangkopkamtib, Soemitro bertindak layaknya perdana menteri. Dia bisa memanggil menteri, Jaksa Agung, dan para teknokrat untuk rapat di kantornya. Kemudian dia melakukan safari ke berbagai perguruan tinggi dan bertemu dengan para pemimpin mahasiswa, termasuk Hariman. Mereka disuruh mengkritik sebagai feedback atas kebijakan pemerintah. Langkah yang aneh, saya pikir. Lha wong tanpa disuruh saja mahasiswa mengkritik, kok. Ini malah di suruh.

Pada saat yang sama, Ali Moertopo, Soedjono Hoemardani, saya, dan beberapa orang lain sedang melakukan safari ke Australia dan sejumlah negara Pasifik, seperti Papua Nugini, Fiji, dan Selandia Baru. Kami tak tahu ada gerakan Soemitro yang meminta izin Soeharto untuk menertibkan Ali. Alasannya, Ali terlalu memihak kepada Malaysia dalam kasus perebutan Sabah dengan Filipina.

Maka telepon Ali disadap oleh Intelijen Strategis. Penjaga dan ajudannya ditarik oleh Skogar di bawah Soemitro. Pulang ke Tanah Air pada Desember, Ali dan Soedjono kaget diperlakukan seperti pesakitan. "Ini orang maunya apa, sih," kata Ali dengan nada marah kepada saya. "Kalau cuma sama dia, saya enggak takut." Ali juga merasakan Soemitro ingin menghajarnya melalui mahasiswa.

Soeharto mencium gelagat perang dingin antar-jenderal itu. Dia segera memanggil sembilan jenderal ke Istana pada 31 Desember 1973. Selain Soemitro dan Ali, ada Soedjono, Kharis Soehoed, Kepala Intel Strategis kelak Badan Intelijen Strategis-Kepala Badan Koordinasi Intelijen Soetopo Joewono, Wakil Pangkopkamtib Sudomo, Sekretaris Negara Sudharmono, Sekretaris Militer Presiden Tjokropranolo, dan Kepala Staf Angkatan Darat Surono.

Di sana Soeharto menegur para jenderal. "Kalau ada yang ingin menggantikan saya sebagai presiden, silakan. Tak usah saling mengkudeta seperti di Amerika Latin," ujar Ali dan Soedjono kepada saya menirukan ucapan Soeharto. Soemitro seperti cacing kepanasan dalam pertemuan itu dan mengatakan dia tak punya ambisi mengambil alih kekuasaan Soeharto. Setelah pertemuan itu, Kharis, Ali, dan Soemitro diminta mengadakan konferensi pers bersama dan mengatakan tak ada apa-apa di antara mereka, sekaligus meredam protes-protes mahasiswa.

Terlambat. Dua pekan kemudian pecah Malari. Atmosfer gerakan yang sudah dipanasi selama enam bulan tak bisa di dinginkan dalam tempo singkat.

CSIS awalnya adalah sebuah biro dokumentasi di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Biro yang dibentuk pada 1962 ini bertugas mendokumentasi kliping peristiwa sosial dan menganalisisnya untuk Partai Katolik dan Dewan Gereja.

Pada 1963, kami sudah menganalisis Partai Komunis Indonesia akan berkuasa. Mereka bakal menang dalam pemilihan umum lima tahun lagi karena Bung Karno kesengsem oleh gerakan massa partai ini. Dan kami, Katolik, yang akan diganyang pertama kali karena paling keras menentang komunis bersama Masyumi dan Partai Sarikat Islam Indonesia.

Kami yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dan intelektual Katolik menjadi operator biro ini. Analisis sosial diperlukan sebagai bahan argumentasi dan pembuatan keputusan partai dan gereja.

Saya, ketika itu menjadi Wakil Ketua PMKRI, dan Harry Tjan, Sekretaris Jenderal Partai Katolik, adalah dua dari sejumlah pemikir dalam gerakan ini. Kami juga memiliki orang-orang yang terlatih secara fisik. Gerakan kami adalah gerakan bawah tanah untuk melawan komunis yang sudah terlihat kuat saat itu.

Saat peristiwa 1965, biro ini membantu kami di Front Pancasila, yang menjadi think tank gerakan melawan komunis. Setelah Soeharto menjadi presiden, kami diminta tetap membantunya sebagai think tank dalam struktur kepresidenan. Saat itu saya sadar, orang ini pintar secara alamiah. Kalau tidak hati-hati, kami akan berada dalam genggamannya.

Kami berpendapat perlu ada lembaga pemikir dan pengkaji untuk membantu pemerintah mewujudkan Indonesia yang lebih maju secara politik, ekonomi, dan pertahanan. Tapi sebaiknya bukan dalam struktur kepresidenan agar bebas meneliti dan menyampaikan pendapat. Lembaga itu harus independen dengan ke uangan sendiri.

Saat itu, dalam benak Soeharto, urusan strategi adalah urusan tentara. Sipil tak usah ikut-ikutan. Kami berpikir sebaliknya. Tapi kami paham mesti mengikutsertakan tentara. Kami pilih tentara yang terlatih berpikir dan cerdas, yaitu Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani. Mereka menjadi pelindung lembaga ini.

Ali dan Soedjono adalah perwira ope rasi khusus yang kemudian menjadi asisten pribadi Soeharto. Operasi khusus adalah pelaksana tugas yang dibentuk Menteri Panglima Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani untuk menyelesaikan konfrontasi dengan Malaysia. Tugasnya lebih bergerak pada level politik.

Lewat CSIS, kami memberikan resep politik, ekonomi, sampai pertahanan kepada Soeharto. Semua dalam bentuk kajian akademis dan strategis. Saat itu, kami mengundang beberapa cendekia wan bergelar doktor dari Eropa Barat supaya membantu kami. Maka Daoed Ju suf dan Hadi Soesastro kemudian bergabung setelah menamatkan studi mereka.

Ali yang pertama kali memberikan kantor buat kami di Jalan Kesehatan, Jakarta Pusat. Ali pula yang memberikan dana bagi pembentukan lembaga ini. Kemudian, untuk kemandirian, kami membentuk Yayasan Proklamasi - kemudian berubah menjadi Yayasan CSIS dan Sofjan Wanandi menjadi bendahara yang bertugas mencari dana.

Hasil kajian lembaga ini tak cuma disampaikan kepada pemerintah, tapi juga ditujukan ke negara lain. Contohnya kami lakukan ketika menggelar Konfe rensi Jepang-Indonesia pada awal Desember 1973, enam pekan sebelum Malari. Ketika itu kami mengkritik kebijakan Jepang yang jorjoran menyerbu Indonesia, termasuk dengan berbagai investasi.

Saya menilai Jepang, setelah kalah Perang Dunia II, memandang Indonesia dan Asia Tenggara sebagai pasar produk mereka semata. Mereka belum lihai melaksanakan kebijakan politik sehingga hanya merangkul pemerintah dan pengusaha setempat.

Kami terbiasa pula mengkaji hu bu ngan bilateral Indonesia dengan negara lain, termasuk normalisasi hubungan dengan Cina pada 1992. Saat itu, Cina sudah menjadi negara yang prospektif secara ekonomi dan pertahanan.

Kajian lain menyangkut organisasi multilateral yang melibatkan Indonesia. Pada masa awal Orde Baru, kami mengkaji perkembangan ASEAN. Kebetulan, delapan bulan sebelum penandatanganan Dekla rasi ASEAN pada 8 Agustus 1967, saya diutus Ali Moertopo untuk mengkaji kerja sama organisasi di antara negara-negara Asia Tenggara.

Saat ini CSIS banyak memberikan resep buat pemerintah dan pelaku swasta dalam berhubungan dengan Cina. Apalagi setelah perdagangan bebas ASEAN-Cina diberlakukan awal tahun ini.

Saya adalah generasi keempat dari buyut yang datang dari Fujian, Cina, pada 1850. Kami tujuh bersaudara dan saya adalah anak sulung. Daerah tempat saya lahir terkenal dengan tambang batu baranya, Sawahlunto, Sumatera Barat.

Kendati keturunan Cina, saya tak pernah disekolahkan di sekolah Cina. Ketika kecil, saya sempat mengenyam pendidikan Belanda di Padang, padahal di kota itu ada sekolah Cina yang bagus. Tapi kakek dan ayah saya, Lim Gim To, masih membiasakan diri berbicara bahasa Cina dengan dialek Fujian.

Kami dididik oleh Ayah dengan penuh disiplin dan tongkat rotan menjadi "teman" kami. Sebaliknya, ibu saya, Katrina Tjoa Gim Jong Nio, adalah ibu yang penuh kasih. Dia tak pernah mengeluarkan kata kasar, selalu berwajah cerah, dan memberikan aura positif buat orang lain. Dia juga mengajari kami untuk selalu berempati kepada orang lain.

Di era 1966, saya dikenal dengan nama Liem Bian Kie. Adik saya, Sofjan Wanandi, seorang aktivis mahasiswa UI, dikenal sebagai Liem Bian Koen. Setelah Soeharto berkuasa, saya mengganti nama keluarga menjadi Wanandi karena Liem berarti hutan alias wana. Adapun Andi berarti abadi. Adik-adik saya kemudian mengikuti menggunakan nama keluarga Wanandi.

Saya dan Sofjan tak pernah berselisih dalam urusan politik kecuali saat Pemilu 2004. Sofjan, karena dekat dengan Jusuf Kalla, mendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Adapun saya mendukung Megawati, bukan karena Megawati paling bagus, melainkan lantaran dia berani pasang badan membela kebijakan anak buahnya. Keberanian ini saya lihat tidak ada pada Yudhoyono.

Akibat pilihan yang berbeda, kami tak saling bicara selama tiga bulan. Bila bertemu di rumah Ibu, kami saling menjauh. Saya ada di satu sudut, Sofjan di sudut rumah yang lain. Melihat perselisihan kami, Ibu turun tangan. Ibu-yang gemar jalan-jalan-mengajak kami seluruh keluarga besar berwisata ke Cina selama sepuluh hari.

Selama perjalanan tentu kami melaku kan kegiatan bersama: jalan, makan, dan belanja, lama-lama perselisihan itu lu ruh. Melihat muka Sofjan selama sepuluh hari tapi tak saling tegur, mana mungkin bisa?

Sekembali dari Cina, Sofjan ditawari Kalla menjadi Menteri Perdagangan. Saya tak mengizinkan. Sebagai pedagang, dia akan memiliki konflik kepentingan bila menjadi Menteri Perdagangan. Dengan birokrasi seperti sekarang, tak mungkin pula membuat kebijakan perdagangan berjalan. Maka disodorkanlah nama Mari Pangestu, yang juga ekonom CSIS. Setelah setahun Yudhoyono berkuasa, barulah Sofjan sadar telah salah memilih.

Saya mengundang Jusuf Kalla saat peluncuran biografi singkat Ibu di lounge Jakarta Theatre, beberapa waktu setelah Pemilu 2009. Saya dan Sofjan kembali bersatu dan mendukung Kalla. Ketika berbicara di podium, saya katakan kepada Ibu, jangan khawatir, kali ini kami tak berbeda. Meski kalah, jagoan kami tetap yang terbaik. Kalla tersenyum mendengar pidato itu.

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/10/25/MEM/mbm.20101025.MEM134899.id.html

25 October 2010

Menyusup ke Ring Satu

Pada 1964 saya sudah menjadi asisten profesor dan sekretaris eksekutif Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dekannya waktu itu Profesor Soejono Hadinoto. Ketika Soejono diangkat menjadi menteri merangkap Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung, dia menawari saya menjadi sekretarisnya.

Sebelum menerima tawaran itu, saya meminta pertimbangan rekan saya, Harry Tjan, yang saat itu sudah menjadi Sekretaris Jenderal Partai Katolik. Saya katakan, "Piye, yo? Cita-cita saya itu menjadi profesor." Saya juga berencana mencari beasiswa untuk meraih gelar PhD dari Universitas Harvard pada 1965, tapi saya batalkan.

Atas saran Harry dan rekan-rekan kelompok Katolik, saya akhirnya menerima tawaran Profesor Soejono. Mereka menganggap perlu "mata dan telinga" untuk mengetahui siapa saja orang yang dekat dengan Bung Karno, mengingat situasi politik saat itu mulai genting. Waktu itu saya menjabat Wakil Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI).

Kantor saya berada di lingkungan Istana. Bung Karno saat itu merangkap Ketua DPA. Maka saya mulai aktif mengikuti kegiatan Bung Karno. Hampir tiap pagi saya ikut sarapan bersama Bung Karno dan tamu-tamunya di Istana. Kemudian tiap Sabtu malam saya turut acara menari lenso di Istana Bogor. Ini kegiatan yang sepenuhnya saya ikuti dengan hati senang.

Sepulang dari kunjungan ke Eropa pada awal Agustus 1965, Bung Karno jatuh sakit. Ketika ingin menemui beliau, saya dicegat salah satu ajudan, Kolonel Surachmat, di beranda Istana Merdeka. Dia mengatakan, "Bapak sedang tidak enak badan." Beberapa hari kemudian, Ketua PKI D.N. Aidit membawa enam atau tujuh dokter dari Republik Rakyat Cina. Sejak 1960, PKI memang mengambil garis lebih dekat dengan Partai Komunis Cina ketimbang Partai Komunis Uni Soviet.

Di kulit tubuh Bung Karno sudah muncul bercak-bercak biru. Itu gejala kera cunan karena ginjalnya sudah lama tidak bekerja. Dokter-dokter Cina itu kabarnya mengatakan kepada Aidit, "Apa pun yang mau dilakukan, lakukan segera." Saat itu pertengahan Agustus. Pada akhir Agustus, PKI mulai menyiapkan gerakan.

Saya tidak mendengar sendiri siaran pertama Dewan Jenderal dan Dewan Revolusi pada 1 Oktober pagi oleh Letkol Untung. Saya justru mendengar dari Harry Tjan. Waktu itu saya mau berangkat ke kantor di Istana dengan jip Toyota inventaris dari Sekretariat Negara. Saya mau mampir dulu ke Biro Dokumen tasi Partai Katolik di Jalan Gunung Sahari, tiba-tiba dicegat Harry Tjan. "Kok, ada tembak-tembakan di rumah Nasution dan Yani?"

Harry lantas meminta saya memeriksa keberadaan Bung Karno di Istana. Saya masuk ke Sekretariat Negara dan bertemu dengan sekretaris presiden, Djamin. Saya tanya dia, "Bung Karno di mana?" Djamin menjawab, "Saya tidak tahu." Rupanya dia hanya pura-pura tidak tahu. Se betulnya dia tahu Bung Karno ada di Halim sejak pukul 10 pagi. Saat itu tidak ada seorang pun yang tahu persis apa yang sedang terjadi.

Sekitar pukul 14.00, saya pulang ke Margasiswa markas PMKRI di Jalan Sam Ratulangi, Menteng, Jakarta Pusat. Terdengar pengumuman kedua tentang dewan revolusi di radio. Lho, ada dewan revolusi berjumlah 45 orang tapi tidak ada dari golongan Katolik? Kami langsung menyimpulkan, "Ini mesti PKI." Itu naluri yang bicara. Sebab, ada juga orang Katolik yang pro-Bung Karno, mengapa tak ada yang masuk? Di masa itu, Partai Katolik terhitung partai yang berani menentang PKI.

Setelah sadar PKI ada di balik gerakan itu, langkah pertama kami adalah mengamankan Pak Kasimo. Ketua Partai Katolik itu dikenal anti-PKI. Dia diungsikan ke rumah salah satu teman di daerah Kwitang, Jakarta Pusat. Saya waktu itu berusia 27 tahun, sudah menikah dan dikaruniai dua anak: Yudi dan Ari. Anak-anak saya titipkan kepada mertua.

PMKRI bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Dalam HMI ada Firdaus Wajdi, Sulastomo, Mar'ie Muhammad, Akbar Tandjung, dan Fahmi Idris. Kami menggelar aksi massa pertama pada 6 Oktober 1965 di depan Papernas. Sejak itu aksi terjadi setiap hari. Kami berusaha menggunakan Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI). Tapi PPMI banyak yang kiri. Kami akhirnya membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI).

Selanjutnya diadakan pertemuan pa da 9 November 1965. Sebanyak 1,5 juta orang berkumpul di Lapangan Banteng. Seluruh lapangan sampai jalanan penuh sesak. Kami menuntut pembubaran PKI. Taktik ini juga dipakai dalam Pemilu 1971. Kami memakai hansip yang keliling dari rumah ke rumah, mengumumkan pertemuan wajib dihadiri kalau tidak ingin dicap PKI.

Namun Bung Karno menolak membubarkan PKI. Belakangan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Pemuda Marhaen bahkan melakukan serangan balik. Mereka mau menyerbu kampus UI Salemba yang menjadi markas KAMI. Saat itu pemimpin-pemimpin KAMI dipersenjatai pistol. Tapi kurang ajar, pistolnya tak ada yang bisa meletus. Saya bahkan memegang sten gun karena situasi genting.

KAMI akhirnya dibubarkan pada 25 Februari 1966. Pasukan Tjakrabirawa bergerak mencari para aktivis, kami terpaksa pindah-pindah tidur. Sofjan pindah tidur ke tempat Ali Moertopo di Kebon Sirih, yang sekarang menjadi kantornya. Markas KAMI juga pindah ke sana. Kala itu saya berperan di Front Pancasila. Tugasnya mengorganisasi partai-partai agar mendukung Soeharto. Juga menyiapkan pernyataan-pernyataan untuk mahasiswa yang melakukan aksi.

Mendekati 11 Maret 1966, ketegangan politik terus meningkat. Pada 11 Maret pagi, Bung Karno menggelar sidang kabinet. Soeharto sakit dan tidak hadir. Kira-kira pukul 10.00 sidang baru mulai, masuklah Pangdam Jaya Mayjen Amir Machmud melapor kepada Bung Karno. Ada pasukan tidak dikenal menuju ke Istana.

Bung Karno lalu dievakuasi ke Istana Bogor menggunakan helikopter. Dia ditemani Soebandrio dan Chairul Saleh. Tiga orang yang hadir dalam sidang kabinet: Jenderal M. Jusuf, Basuki Rachmat, dan Amir Machmud, kemudian datang menghadap Soeharto di Jalan Agus Salim, Menteng. Soeharto meminta mereka menemui Bung Karno di Bogor. "Beritahukan kepada Bung Karno bahwa dia serahkan kekuasaan kepada saya, saya jaga keamanan dan sebagainya."

 secuplik memoir tulisan Liem Bian Kie aka Yusuf Wanandi.

www.tempointeraktif.com